Templates by BIGtheme NET
Home » Kabar Desa » Dorong Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Paskabencana

Dorong Pemerintah Lakukan Rehabilitasi Paskabencana

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 tidak hanya berdampak pada sekitar kawasan hutan dan lahan yang terbakar, melainkan memiliki jangkauan lebih luas dan massif. Agar bencana ekologis itu tidak terulang, maka rehabilitasi pasca bencana dan rencana pencegahan kebakaran perlu dilakukan.

ARIEF NUGROHO, Terentang-Kubu Raya
Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya merupakan satu diantara beberapa daerah yang menjadi korban akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 silam. Setidaknya 200 hektar hutan dan lahan di desa itu hangus menjadi arang.

Lahan masyarakat yang sebagian besar ditanami karet dan tanaman holtikultura pun tak luput menjadi korban peristiwa itu. Akibatnya, perekonomian masyarakat sempat anjlok meskipun belum diketahui secara pasti berapa kerugian materiil yang dialami mereka.

Kepala Desa Teluk Empening Muhammad Firdaus mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang menimpa desanya berada di dusun, Dusun Kelola Jaya dan Dusun Sampamg dengan luas area kebakaran mencapai 200 hektar yang terdiri dari 150 hektar lahan milik petani dan 50 hektar hutan yang rencananya akan diusulkan menjadi hutan konservasi. “Kami sudah melayangkan surat permohonan bantuan kepada pemeritah daerah, untuk membantu penyediaan bibit karet yang sudah terbakar sekaligus sebagai upaya rehabilitasi. Tapi hingga kini belum ada realisasi. Padahal kami juga sertakan jumlah warga pemilik lahan yang terbakar. Totalnya ada 90 warga,” kata Muhammad Firdaus.

Selain itu, lanjut Firdaus, Desa Teluk Empening merupakan daerah yang rawan kebakaran, menginggat kawasan desa tersebut sebagian besar merupakan kawasan gambut. “Kami juga sudah minta peralatan seperti mesin pompa air, dan infrastuktur seperti pembuatan parit. Karena jika pembuatan parit dilakukan secara manual, terus terang kami tidak mampu,” katanya.

Koordinator Program JARI Indonesia Borneo Barat Faisal Riza mengatakan, luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat mencapai 167.691 hektar. Kemampuan pemadaman hanya seluas 761,4 hektar (0,45% dari total luas yang terbakar), meskipun akhirnya dapat terpadamkan seluas 166.929,6 hektar (99%) dengan melibatkan banyak pihak.

Meskipun luas kebakaran dapat dilokalisir, namun akibat dari kebakaran tidak hanya dapat dituntaskan melalui pemadaman. Luasnya lahan gambut dan komposisi tanah di Kalimantan Barat mempengaruhi pada meluasnya dampak yang diakibatkan kebakaran hutan. Agar bencana ekologis itu tidak terulang, maka rehabilitasi pasca bencana dan rencana pencegahan kebakaran perlu dilakukan.

Rehabilitasi pascabencana berperan untuk mengembalikan fungsi semula kawasan yang rusak akibat kebakaran hutan. Sedangkan perencanaan strategis bertujuan untuk membangun meminimalisir potensi kebakaran dan dampak yang diakibatkan oleh kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008, Pemerintah Daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan pasca bencana melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Faisal Riza, Hutan Kalimantan Barat merupakan lahan kritis. Namun anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola lahan kritis tersebut, pemerintah terlalu abai.

Berdasarkan Statistik Kehutanan Kalbar tahun 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi ada seluas 1.271.985 hektare. Terbagi menjadi 667.383 hektare di dalam dan 604.602 hektare di luar kawasan hutan.

Jika mengacu UU No.23 tahun 2014, penanganan lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Untuk melihat belanja penanganan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan pemerintah, bisa dengan cara membagi jumlah alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis dengan luas lahan kritis di luar kawasan hutan.

Diasumsikan laju pertumbuhan lahan kritis adalah nol persen, artinya tidak mengalami perubahan pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui rata-rata alokasi belanja untuk penanganan lahan kritis per tahun yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan BLH Kalbar adalah Rp1.332.352.357 atau Rp1,3 miliar. Jika dibagi luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare maka hasilnya 2.204. “Artinya hanya Rp2.204 saja untuk menanggulangi satu hektare lahan per tahun,” ujarnya.

Dari hasil tersebut, jika diasumsikan bahwa penanganan lahan kritis membutuhkan waktu empat tahun, dengan target tahun 2020, maka biaya penanganan untuk empat tahun ke depan hanya sebesar Rp8.815 per hektare. “Jika dibanding dengan anggaran perjalanan dinas para pejabat tentu sangat jauh,” ucap Faisal.

Jika dalam satu tahun, kontribusi penanganan lahan kritis hanya seluas 3,75 hektare, maka upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebesar 0,00062 persen dari total luas lahan kritis per tahun. Jika kondisi ini dibiarkan, dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk menangani lahan kritis di luar kawasan hutan.

Belum lagi jika dikaitakan dengan anggaran penanggulangan banjir dan kebakaran hutan yang merupakan dampak dari deforestasi. “Rp8 ribu untuk empat tahun per hektare, jauh sekali dibanding anggaran penanggulangan bencana yang disebabkan kerusakan hutan,” katanya lagi.

Mengacu Permenhut No.P.26/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, biaya terendah kegiatan penanaman, termasuk persemaian dan pembibitan, persiapan lahan dan penanaman adalah Rp5.320.400 per hektare. Biaya tersebut tidak termasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan serta pengamanan hutan dan lahan.

Jika diasumsikan, rata-rata alokasi belanja penanganan lahan kritis per tahun tersebut berkontribusi langsung pada penanganan lahan kritis, maka waktu yang dibutuhkan mengatasi luas lahan kritis di luar kawasan hutan adalah 2.418 tahun. Didapat dari, lahan kritis di luar kawasan hutan yang 604.602 hektare dibagi dengan asumsi capaian per tahun yang 250 hektare.

Lalu jika diumpamakan lahan kritis di luar kawasan hutan adalah target penanganan lahan kritis, yaitu seluas 604.602 hektare yang akan ditangani dalam waktu empat tahun, maka targetnya harus seluas 151.151 hektare lahan kritis tertangani tiap tahun.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat T.T.A Nyarong mengatakan, terkait program rehabilitasi paskakebakaran hutan dan lahan pihaknya telah meminta data dari kepala desa, camat dan kabupaten. Namun hingga kini, kata Nyarong, belum ada data yang falid. “Kami sudah minta data itu dari pihak desa, camat maupun kabupaten. Tapi sampai sekarang belum ada datanya,” kata Nyarong saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Untuk rehabilitasi paskakebakaran tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan ada porsi-porsi dan kewenangan. “Mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan catatan kawasan ini di luar area perusahaan,” katanya.

Dalam hal ini, kewenangan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut. Mengingat kawasan kebakaran merupakan sebagian besar lahan gambut.

Sementara terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pihaknya telah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) Desa Siaga Api di beberapa wilayah yang dianggap rawan kebakaran hutan dan lahan diantaranya, wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. “Kami telah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di daerah yang potensi kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi. Kita meminta aparatur desa untuk membentuk Pokmas agar desa lebih siaga dengan api yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Kabupaten Kubu Raya sendiri sebaran lokasi yang sering menjadi penyumbang asap ada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telok Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Kuala Mandor B. Sedangkan untuk Kabupaten Mempawah penyebaran lokasi kebakarannya meliputi Kecamatan Siantan, Kecamatan Segedong, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten terakhir adalah Kabupaten Ketapang lokasi kebakaran lahan meliputi Kecamatan Marau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Hilir Utara dan Kecamatan Benua Kayong.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar BPBD Provinsi Kalbar sudah dan akan membentuk kelompok masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Terutama daerah-daerah yang dinilai cukup rawan penyumbang asap. Beberapa daerah yang sudah terbentuk ada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang. Di Kabupaten Kubu Raya sendiri Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa Teluk Bayur, Desa Teluk Empening dan Desa Teluk Bakung.

Sedangkan untuk di Kabupaten Ketapang Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa Sungai Pelang, Desa Ansang, Desa Darit, Desa Pesaguan kanan, Desa Sungai Besar, Desa Bakau, dan Desa Pematang Gadung. Sedangkan untuk di Kabupaten Mempawah hanya ada satu desa yaitu di Desa Segigih. Kelompok masyarakat peduli api dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal menanggulangi kebabakaran hutan dan lahan. “BPBD Kalbar akan terus membentuk Pokmas di setiap desa agar masyarakat paham dalam pencegahan dini kebakaran,” pungkas Nyarong. (Selesai)

Sumber : http://www.pontianakpost.com/dorong-pemerintah-lakukan-rehabilitasi-paskabencana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful